Rakor Labelisasi PKH, Ini kata Penjabat Kades Sambik Bangkol

Rhony Susanto, S. Pd 14 April 2021 01:30:00 WIB

Sid. Sambik Bangkol_Dinas Sosial PPA Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penempelan Stiker Program keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 di Lesehan Sasak Narmada Senin, (12/04). Hadir juga Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Lalu Trimawan SH, Kepala Bidang P3A Wardoyo SPd, Koordinator Kabupaten PKH KLU Raden Zulkarnain SPd, dan para Kepala Desa se-KLU.

Kepala Dinas Sosial PPA M Faisol MSi dalam sambutannya menyampaikan, penerima program bansos PKH di Lombok Utara berjumlah 20.000 lebih. Sementara sampai saat ini penerima yang sudah keluar (graduasi) dari bansos program PKH sejumlah kurang lebih 3000 orang, diantaranya ada yang memang berhasil keluar dari kemiskinannya. Program PKH ini, menurutnya, sudah ada di KLU semenjak tahun 2012 sampai sekarang. Nyaris sudah hampir 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut sudah banyak warga yang keluar secara mandiri.

“Harapan kami dengan adanya labelisasi Dikes untuk KPM PKH ini diharapkan masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat PKH di dusunnya masing-masing supaya kepala desa dan kepala dusun tetap memantau warganya, karena program PKH ini program untuk keluarga di mana dalam rumah tangganya itu ada ibu hamil, anak balita, anak sekolah dan ada lansia dan disabilitas,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Kabag APP Setda KLU ini menegaskan jika di dusun para kepala desa, 4 (empat) kriteria di atas tidak ada lagi di dalam rumah tangga, ia meminta agar dilaporkan kepada pendamping PKH di masing-masing desa.

“Dalam pertemuan kecamatan kita sudah bahas data DTKS, tapi jika dalam perjalanannya bapak kades menganggap bahwa itu bukan orang miskin maka dengan sendirinya akan keluar nanti dari program PKH, BPNT dan lain lain. Data ini sekarang akan di Linkkan. Untuk jaminan perlindungan sosial ini untuk kita ketahui bersama ini hanya untuk orang miskin selain itu tidak ada,” jelas Faisol lagi.

Ditambahkan Faisol, pihaknya meminta bantuan pemdes agar dapat dibedakan antara rumah tangga miskin dengan orang terdampak Covid. Itu artinya dia hanya terdampak Covid setalah Covid sudah tidak terdampak. Berbeda dengan masyarakat miskin, walaupun Covid-19 dia tetap miskin.

Bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini, masih kata Faisol, untuk membantu masyarakat miskin suapaya dia tidak susah lagi berobat, karena ada BPJS. Mereka juga tidak susah biaya sekolah karena dibantu PKH dan jika pendapatan kurang dalam satu bulan dibantu BPNT.

“Jadi jika bapak-bapak mengajak masyarakat agar memiliki pendapatan meningkat ajukan program pemberdayaan bukan justru dimasukkan di data warga miskin. Mengenai PKH kami akan melabelisasi, insya Allah akhir Mei 2021. Jadi silahkan sampaikan kepada masyarakat masing-masing jika malu maka silahkan melepaskan diri dari penerima PKH,” tutup mantan Camat Pemenang itu.

Terpisah Penjabat Kepala Desa Sambik Bangkol Sarjono ditemui media ini mengungkapkan, pihaknya pada prinsipnya mendukung apa yang menjadi rencana pemerintah memberikan labelisasi kepada KPM Bansos PKH.

Namun, ketusnya, hingga rakor labelisasi ini diselenggarakan Pemdes setempat belum mengetahui jumlah warganya yang menerima program PKH tersebut. Bahkan hampir semua desa di KLU mengalami permasalahan yang sama.

“Prinsipnya kami mendukung rencana pemerintah untuk melakukan labelisasi. Langkah awal graduasi bagi para KPM PKH. Tapi persoalannya hingga detik ini kami di Pemdes Samba belum mengetahui data warga Penerima Bansos PKH ini,” terangnya.

Pj Kades yang dilantik pada 1 April ini menambahkan, data para penerima PKH tersebut akan menjadi materi musyawarah desa dalam menentukan graduasi para KPM KPH. Oleh karena itu, tuturnya data penerima KPH sangat penting. Pasalnya data tersebut juga untuk graduasi (data DTKS).

Pemdes Samba, masih kata Sarjono, secepatnya akan mengajukan permintaan data penerima Bansos PKH se-Desa Sambik Bangkol.

“Data ini nanti untuk memudahkan pemasangan stiker labelisasi di masing-masing rumah tangga penerima PKH. selain itu, kami akan gunakan untuk bahan musdes graduasi KPM PKH,” pungkas Kesasubbag Hubungan Masyarakat Setda KLU itu. (sas)

“Harapan kami dengan adanya labelisasi Dikes untuk KPM PKH ini diharapkan masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat PKH di dusunnya masing-masing supaya kepala desa dan kepala dusun tetap memantau warganya, karena program PKH ini program untuk keluarga di mana dalam rumah tangganya itu ada ibu hamil, anak balita, anak sekolah dan ada lansia dan disabilitas,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Kabag APP Setda KLU ini menegaskan jika di dusun para kepala desa, 4 (empat) kriteria di atas tidak ada lagi di dalam rumah tangga, ia meminta agar dilaporkan kepada pendamping PKH di masing-masing desa.

“Dalam pertemuan kecamatan kita sudah bahas data DTKS, tapi jika dalam perjalanannya bapak kades menganggap bahwa itu bukan orang miskin maka dengan sendirinya akan keluar nanti dari program PKH, BPNT dan lain lain. Data ini sekarang akan di Linkkan. Untuk jaminan perlindungan sosial ini untuk kita ketahui bersama ini hanya untuk orang miskin selain itu tidak ada,” jelas Faisol lagi.

Ditambahkan Faisol, pihaknya meminta bantuan pemdes agar dapat dibedakan antara rumah tangga miskin dengan orang terdampak Covid. Itu artinya dia hanya terdampak Covid setalah Covid sudah tidak terdampak. Berbeda dengan masyarakat miskin, walaupun Covid-19 dia tetap miskin.

Bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini, masih kata Faisol, untuk membantu masyarakat miskin suapaya dia tidak susah lagi berobat, karena ada BPJS. Mereka juga tidak susah biaya sekolah karena dibantu PKH dan jika pendapatan kurang dalam satu bulan dibantu BPNT.

“Jadi jika bapak-bapak mengajak masyarakat agar memiliki pendapatan meningkat ajukan program pemberdayaan bukan justru dimasukkan di data warga miskin. Mengenai PKH kami akan melabelisasi, insya Allah akhir Mei 2021. Jadi silahkan sampaikan kepada masyarakat masing-masing jika malu maka silahkan melepaskan diri dari penerima PKH,” tutup mantan Camat Pemenang itu.

Terpisah Penjabat Kepala Desa Sambik Bangkol Sarjono ditemui media ini mengungkapkan, pihaknya pada prinsipnya mendukung apa yang menjadi rencana pemerintah memberikan labelisasi kepada KPM Bansos PKH.

Namun, ketusnya, hingga rakor labelisasi ini diselenggarakan Pemdes setempat belum mengetahui jumlah warganya yang menerima program PKH tersebut. Bahkan hampir semua desa di KLU mengalami permasalahan yang sama.

“Prinsipnya kami mendukung rencana pemerintah untuk melakukan labelisasi. Langkah awal graduasi bagi para KPM PKH. Tapi persoalannya hingga detik ini kami di Pemdes Samba belum mengetahui data warga Penerima Bansos PKH ini,” terangnya.

Pj Kades yang dilantik pada 1 April ini menambahkan, data para penerima PKH tersebut akan menjadi materi musyawarah desa dalam menentukan graduasi para KPM KPH. Oleh karena itu, tuturnya data penerima KPH sangat penting. Pasalnya data tersebut juga untuk graduasi (data DTKS).

Pemdes Samba, masih kata Sarjono, secepatnya akan mengajukan permintaan data penerima Bansos PKH se-Desa Sambik Bangkol.

“Data ini nanti untuk memudahkan pemasangan stiker labelisasi di masing-masing rumah tangga penerima PKH. selain itu, kami akan gunakan untuk bahan musdes graduasi KPM PKH,” pungkas Kesasubbag Hubungan Masyarakat Setda KLU itu. (sas)

Komentar atas Rakor Labelisasi PKH, Ini kata Penjabat Kades Sambik Bangkol

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Pemerintah Desa Sambik Bangkol

Kepala Desa : Sarjono, S.I,Kom Sekretaris Desa : Hadianto, S.Pd Kasi Perencanaan : Raden Suryadi Kasi Pelayanan : Aridah Kasi Umum : Ramdan Kasi Pemerintahan : Hamzah. A.md Kadi Kesra : Budiasim Kasi Keuangan : Syekh Abdullah Operator SID : Rhony Susanto, S. Pd

Daftar Pengunjung

Flag Counter

Lokasi Sambik Bangkol

tampilkan dalam peta lebih besar