Desa Sambik Bangkol

SID Samba_Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian disampaikan Penjabat Kades Sambik Bangkol (Samba) Sarjono pada Musyawarah Desa Khusus (Insidentil) refocusing APBDes untuk pelaksanaan pemutakhiran IDM berbasis SGDs di Desa Samba, Kamis (27/05/2021).

Pemutakhiran data SDGs Desa penting untuk basis data dalam perencanaan pembangunan desa. Artinya konsep pembangunan kedepan harus berbasis data, sehingga kunci dari pembangunan kedepan itu adalah data. Daerah juga sama melakukan refocusing anggaran menyesuaikan dengan keadaan saat ini

“Kedepan perlu diperhatikan hal-hal seperti ini, diluar perencanaan yang kita tetapkan tetapi membutuhkan anggaran,” imbuhnya.

Menurut Kasubbag Humas pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda KLU ini, ada dua alasan musdes penting dilaksanakan yaitu acuan atau pedoman dalam penentuan pembangunan desa tahun 2022.

“Kebijakan pemutahiran data ini ditetapkan pemerintah pusat setelah APBDes 2021 kita sahkan. Ini yang membuat musdes refocusing anggaran ini menjadi keharusan. Kita memang perlu menganggarkannya demi keberlanjutan pembangunan tahun depan dan seterusnya,” bebernya.

“Maka apa yang menjadi indikator atau hasil dari DD nantinya akan ditentukan oleh proses pendataan di lapangan,” terangnya.

Indikator keberhasilan pendataan bisa dilihat dari seberapa besar anggaran yang diterima desa dari pemerintah pusat 2022. Apakah data yang telah dimutakhirkan benar sesuai juklak dan juknis pendataan atau tidak. Oleh karenanya dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pendataan.

“Saya berharap kita semua memperhatikan betul-betul mana anggaran yang layak kita geser itu yang kita geser. Bila tidak mendesak maka bisa digeser. Pertemuan ini harus betul-betul menghasilkan apa yang kita butuhkan,” tandasnya.

Dalam pada itu, Ketua BPD Samba Madhan, mengatakan sudah hari ketiga pihaknya rapat maraton, pertama pertemuan silaturahmi dengan Pemdes guna menyamakan persepsi dan merubah mindset pembangunan kedepan.

“Kita menginginkan persamaan persepsi tentang pembangunan berskala desa,” tutur Ketua BPD Samba ini.

Menurutnya, pentingnya pembangunan berskala desa ditengarai oleh tiga alasan yaitu hasilnya sangat nampak, bisa menyerap lapangan kerja, dan kemandirian dalam pendapatan desa.

Sembari mencontohkan pembangunan Perthashop, usaha dari BUMDes atau brand-brand badan usaha lainnya dapat terjadi jika semua pihak rela mengalokasikan anggaran untuk membiayai pembangunan yang menjadi skala perioritas.

“Karena hampir di setiap dusun rabat-rabat terus, sehingga banyak masyarakat yang berkomentar rabat-rabat saja. Nah, oleh karena itu, kita perlu kesepakatan bersama dan kita juga memperhatikan apa itu pembangunan berskala desa,” tegasnya.

Ditambahkan, pertemuan yang kedua terkait musdes pengusulan pemekaran desa, dimana pihaknya sudah merekomendasikan proposal usulan pemekaran tersebut ke Pemdes Samba.

“Kami berharap ditindaklanjuti ke kabupaten. Walaupun saat ini masih moratorium tetapi yang penting sudah diajukan ke pemerintah daerah,” harap Madhan.

Selanjutnya, kata anggota BPD dari Luk Barat ini, pertemuan ketiga terkait musdes khusus (insendental) untuk merefocusing anggaran kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun 2021 .

“Jadi mohon nanti disampaikan realisasi 80 persen untuk penanganan Covid-19. Dalam refocusing kali ini ada istilah baru yakni IDM berbasis SDGs, mungkin perlu disampaikan lagi substansi dari IDM berbasis SDGs ini,” pintanya.

“Bagaimana supaya pembangunan yang telah direncanakan pemerintah pusat bisa maksimal dengan menggali informasi dari Desa,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Desa Samba Hadianto, SPd menuturkan anggaran biaya yang direfocusing harus mendapat kesepakatan bersama kemudian dialokasikan untuk pembiayaan pemutakhiran data SDGs Desa setempat.

“Sebagai gambaran, kami sampaikan sedikit RAB dari pendataan SDGs ini antara lain biaya sosialisasi, biaya pembekalan tim, pendataan SDGs, pemutakhiran data dan biaya seterusnya. Tapi ini masih rancangan karena kita belum putuskan, bisa dirubah tergantung kesepakatan kita. Karena ini hitungannya perjiwa, ya cukup besar. Jadi sekali lagi ini tergantung kesepakatan kita,” tutup Hadianto. (sas)